Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menargetkan seluruh struktur kepengurusan partai di Provinsi Aceh, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC), rampung 100 persen pada akhir Oktober 2026. Target tersebut disampaikan Ketua Tim Task Force DPP Hanura yang juga Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, saat melakukan konsolidasi dan evaluasi struktur partai di Aceh, Senin (5/10/2026). Target tersebut juga disepakati oleh 23 ketua DPC yang hadir dalam konsolidasi tersebut.
Rio mengatakan, kunjungan Tim Task Force ke Aceh merupakan bagian dari konsolidasi nasional yang dilakukan di 38 provinsi. Aceh menjadi provinsi ke-20 yang dikunjungi tim tersebut, sebelum dilanjutkan ke Riau dan beberap provisi di sulawesi, maluku dan Papua.Menurutnya, Task Force turun langsung ke daerah untuk melihat kondisi organisasi sekaligus mendengarkan laporan para pimpinan Hanura di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk 21 anggota DPRK Hanura se-Aceh.
“Kami mendengarkan laporan dan kesiapan dari setiap pimpinan cabang di kabupaten untuk menyelesaikan seluruh kepengurusan di tingkat kecamatan,” kata Rio.
Ia menjelaskan, konsolidasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi perjalanan Hanura dalam lima tahun terakhir. Dari evaluasi itu, DPP menemukan masih terdapat sejumlah struktur kepengurusan yang belum lengkap dan belum solid.
Karena itu, 2026 dinilai menjadi momentum penting bagi Hanura untuk melakukan pembenahan organisasi, memperkuat sumber daya manusia, sekaligus menyiapkan mesin politik menghadapi Pemilu 2029.
“Kalau partai ini akan berkembang lebih besar pada Pemilu 2029, maka 2026 ini waktunya kami mengevaluasi kepengurusan yang kemarin. Mana yang lemah harus kami perbaiki SDM dan manpower-nya,” ujarnya.
Rio menyebut konsolidasi tersebut mencakup sekitar 7.300 kecamatan serta 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pembenahan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan verifikasi partai politik, tetapi juga membangun mesin politik yang siap bekerja menghadapi Pemilu 2029.
Ia menargetkan konsolidasi nasional tersebut telah selesai pada awal 2027. Setelah struktur organisasi diperkuat, Hanura akan mulai mempersiapkan proses penjaringan bakal calon anggota legislatif (bacaleg).
“Pada 2027 kami akan menyiapkan strategi, membuka bacaleg dan memberikan kesempatan kepada seluruh struktur untuk melakukan penjaringan nama-nama caleg yang dipersiapkan untuk Pemilu 2029,” katanya.
Rio menegaskan, persiapan menuju Pemilu 2029 tidak bisa dilakukan hanya beberapa bulan sebelum pemungutan suara. Menurutnya, mesin partai, kader dan calon legislatif harus dipersiapkan sejak jauh hari.
“Kami meyakini persiapan Pemilu 2029 bukan disiapkan enam bulan sebelumnya, tetapi dimulai hari ini dengan menyiapkan mesin politik yang lebih sehat, punya daya juang dan punya otot untuk menghadapi pertarungan 2029,” katanya.
Khusus Aceh, Rio menyebut Hanura memiliki dua daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI. DPP menargetkan salah satu dapil mampu menyumbangkan kader Hanura ke DPR RI.
Ketua DPD Hanura Aceh, Aswin Surya, menyatakan optimistis target pembenahan struktur organisasi dapat dicapai sesuai jadwal.
“Dengan melihat semangat kawan-kawan hari ini, apalagi dengan kedatangan Tim Task Force, saya yakin target-target kita pada bulan Oktober ini, DPC 100 persen dan PAC 100 persen, akan terpenuhi,” kata Aswin.
Ia juga optimistis Hanura mampu kembali memperkuat perolehan kursi legislatif di Aceh. Dengan semangat kepengurusan baru serta identitas partai yang diperbarui, Hanura menargetkan sedikitnya satu kursi DPR RI dari Aceh.
“Siap. Saya yakin paling minimal satu kursi, insyaallah kita harapkan dapat,” ujarnya.
Untuk tingkat provinsi, Aswin menyebut Hanura menargetkan empat kursi DPR Aceh (DPRA). Target tersebut, kata dia, berdasarkan hasil pemetaan politik di masing-masing daerah pemilihan.
Dalam konsolidasi tersebut, DPP Hanura juga memberikan dukungan anggaran untuk membantu penguatan struktur PAC di Aceh.
Rio mengatakan, saat ini Hanura memiliki 21 anggota DPRK yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Sementara itu, masih terdapat 16 kabupaten/kota di Aceh yang belum memiliki kursi Hanura di DPRK.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan DPP memberikan perhatian lebih terhadap penguatan struktur partai di tingkat kecamatan.
Dukungan tersebut antara lain untuk membantu pembentukan kembali PAC, pembukaan rekening partai, hingga pemasangan papan nama struktur DPC dan PAC.
“Yang tidak punya kursi justru harus kita perhatikan lebih besar. Tugasnya adalah membentuk PAC yang selama ini mungkin mesinnya sudah mogok atau mati. Kita minta di kecamatan itu mereka hidupkan,” katanya.
Rio menyebut total dukungan anggaran yang disiapkan DPP untuk PAC di Aceh mencapai Rp205 juta.
Galeri Foto
Tag Berita
