Tim Task Force DPP Partai Hanura tengah menyiapkan dan merumuskan strategi khusus untuk menang di Pemilu khususnya di Provinsi Papua Pegunungan, dengan mempertimbangkan sistem noken yang berlaku di wilayah tersebut.
Menurut Patrice, strategi politik di Papua Pegunungan tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena karakteristik pelaksanaan pemilunya berbeda."Papua Pegunungan itu memang memerlukan strategi khusus yang tidak sama dengan daerah-daerah lain. Karena sistem pemilunya di sini pun diakui oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu diakuinya sistem noken di Papua Pegunungan ini," ucapnya.
Hal ini ditegaskan Ketua Tim Task Force DPP partai Hanura di acara Konsolidasi denhan seluruh jajaran Pengurus DPD, DPC dan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Hotel Grand Baliem di Kota Wamena, Rabu sore (11/112026).
Ia menambahkan, Hanura akan memaksimalkan pengalaman para kader dan anggota legislatif di wilayah Papua untuk merumuskan strategi pemenangan.
Patrice meyakini, Hanura memiliki peluang untuk bangkit dan bersaing dengan partai politik lainnya pada Pemilu 2029.
Rio juga memastikan Hanura akan kembali lolos ke Senayan di Penilu 2029, setelah dua kali gagal memperoleh kursi di parlemen.
Patrice menegaskan, Hanura harus memiliki target yang jelas untuk kembali menjadi partai yang memiliki perwakilan di DPR RI.
Ia mengingatkan agar partai yang dipimpin oleh Oesman Sapta tersebut tak hanya menjadi penonton di 2029. Apalagi, dengan modal 525 anggota DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang dimiliki Partai Hanura saat ini.
"Dua kali partai ini tidak lolos Senayan, 2029 tidak ada cara lain. Partai ini harus masuk ke Senayan pada Pemilu 2029 yang akan datang dan tidak lagi menjadi penonton.”kata Patrice.
Ia menjelaskan, kunjungan ke Papua Pegunungan merupakan bagian dari agenda konsolidasi nasional DPP Partai Hanura. Papua Pegunungan menjadi provinsi ke-29 yang dikunjungi dalam rangkaian konsolidasi tersebut.
Dalam pertemuan itu, DPP Hanura mengevaluasi kesiapan struktur partai di Papua Pegunungan, termasuk pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik di delapan kabupaten.
Patrice berharap, pembentukan struktur tersebut dapat diselesaikan paling lambat akhir Desember 2026.
Menurut dia, kelengkapan struktur kepengurusan hingga tingkat distrik menjadi salah satu persyaratan dalam proses verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2029.
"Kami harapkan distrik di seluruh Papua Pegunungan ini bisa terbentuk pada akhir bulan depan paling lama. Kami harapkan para ketua DPC mempunyai kesadaran bersama untuk mulai membangun distrik itu," ujarnya.
Patrice optimistis pengurus Hanura di Papua Pegunungan mampu menyelesaikan persiapan tersebut karena memiliki pengalaman dalam menghadapi proses pemilu.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Papua Pegunungan Senius Hilapok menyampaikan apresiasi atas perhatian DPP Hanura terhadap konsolidasi partai di wilayah tersebut.
Menurut Senius, kondisi geografis Papua Pegunungan yang memiliki medan sulit dan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam membangun struktur partai di delapan kabupaten.
Meski demikian, ia memastikan jajaran DPD dan DPC Hanura Papua Pegunungan akan berupaya memenuhi seluruh persyaratan verifikasi partai politik.
Senius mengatakan, Hanura Papua Pegunungan telah menetapkan target perolehan kursi pada Pemilu 2029.
"Target kami di DPRD Provinsi itu untuk kursi DPR Provinsi, kita target enam kursi, terus DPRD kabupaten 15 kursi," kata Senius.
Ia berharap, konsolidasi dan pembinaan yang dilakukan DPP dapat memperkuat kerja politik Hanura di Papua Pegunungan sehingga mampu meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang.
Dalam acara tersebut, juga diserahkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Kepengurusan bagi sayap kepemudaan partai, yakni Laskar Muda Hanura (Lasmura) Papua Pegunungan.
Galeri Foto
Tag Berita
