Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura menyebut struktur dan mesin politik partainya di Kalimantan Barat telah siap menghadapi Pemilu 2029. Hanura bahkan membidik sedikitnya dua kursi DPR RI dari Kalbar.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan DPP Partai Hanura sekaligus Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, saat melakukan konsolidasi partai di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (27/9).Rio mengatakan Kalbar menjadi provinsi ke-18 yang dikunjungi Tim Task Force DPP Hanura dalam agenda konsolidasi nasional yang ditargetkan mencakup seluruh 38 provinsi. Dalam konsolidasi tersebut, DPP Hanura bertemu jajaran pimpinan daerah Hanura se-Kalimantan Barat, seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten/kota, serta 29 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi.
"Provinsi Kalbar, Hanuranya sudah siap untuk menghadapi Pemilu 2029 yang akan datang dan verifikasi partai yang diperkirakan tahun depan," kata Rio.
Menurut dia, hasil evaluasi menunjukkan mesin politik Hanura di Kalbar mulai kembali aktif dan memiliki struktur yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. "Kami memastikan bahwa mesin politik Partai Hanura di Provinsi Kalbar itu on, hidup. Artinya tinggal digerakkan karena kondisinya sudah mulai sangat baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu," ujarnya.
Rio mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar bagi DPP Hanura untuk memasang target perolehan kursi DPR RI dari Kalimantan Barat.
Ia menyebut Hanura optimistis dapat menyumbangkan satu hingga dua kursi DPR RI dari dua daerah pemilihan (dapil) di Kalbar. Jika ke depan terdapat penambahan dapil, Hanura berharap target tersebut dapat meningkat.
"Kalbar ini adalah basis atau salah satu basis dari Partai Hanura. Dari perolehan kursi dan perlengkapan partainya juga kecenderungan itu terstruktur," katanya.
DPP Hanura, kata Rio, kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi partai di setiap provinsi. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki persoalan yang terjadi pada Pemilu 2024, ketika perolehan kursi di daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan suara partai pada tingkat nasional.
"Kita melakukan general check-up terhadap kondisi kesehatan partai ini. Di 2024 jumlah kursinya terbanyak kedua setelah PPP, tetapi tidak terkonversi ke tingkat suara nasional atau DPRD," ujarnya.
Rio mengatakan salah satu pembenahan yang dilakukan DPP Hanura adalah mengubah pola pengelolaan struktur organisasi partai.
Ia mencontohkan, sebelumnya Ketua Umum DPP Hanura hanya menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan tingkat provinsi. Kini, DPP ingin memiliki kendali yang lebih kuat terhadap struktur organisasi hingga tingkat kabupaten/kota.
"Dulu ketua umum hanya menandatangani 38 SK DPD selama lima tahun. Hanya 38 tanda tangan saja. Ini kita ubah menjadi 514 keputusan di tingkat kabupaten/kota yang under control DPP," katanya.
Menurut Rio, pola tersebut memungkinkan DPP mengetahui perkembangan organisasi di setiap daerah secara lebih langsung. Pembenahan struktur itu diharapkan membuat perolehan suara Hanura di tingkat kabupaten/kota dapat dikonsolidasikan menjadi suara pada tingkat nasional.
Rio juga menyinggung wacana perubahan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029.
Ia mengatakan Hanura akan mempersiapkan diri menghadapi berapa pun ambang batas yang nantinya ditetapkan melalui pembahasan DPR RI bersama pemerintah, dengan merujuk pada ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. "Berapa pun PT yang ditetapkan, dipastikan Partai Hanura siap untuk menghadapinya," katanya.
Namun, Rio menekankan keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kesiapan partai politik. Menurut dia, kualitas penyelenggara pemilu juga menjadi faktor penting. Ia menyebut KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menjalankan fungsi masing-masing secara optimal untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan baik.
Hanura juga menggagas adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan seluruh partai politik. Menurut Rio, gagasan tersebut merujuk pada pengalaman Pemilu 1999 ketika partai politik turut terlibat dalam pengawasan proses pemilu.
"Pemilu juga harus ada Dewan Pengawas terdiri dari seluruh partai politik. Itu yang kita lakukan sebagai sebuah gagasan," ujarnya.
Rio mengatakan Hanura menargetkan konsolidasi struktur organisasi hingga tingkat kecamatan mencapai 100 persen pada tahun depan. Peluncuran struktur tersebut, kata dia, akan dilakukan bersamaan dengan agenda peluncuran lainnya yang berkaitan dengan identitas dan kesiapan partai.
"Tahun depan pasti kita launching bersamaan dengan launching 100 persennya kepengurusan sampai tingkat kecamatan," katanya.
Selain target legislatif, DPP Hanura juga mulai menyiapkan kader untuk menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah di masa mendatang.
Rio mengakui Hanura di Kalimantan Barat saat ini belum memiliki kader internal yang maju sebagai bupati atau wali kota. Namun, kondisi tersebut disebut akan menjadi bagian dari evaluasi dan pembinaan partai. "Kita akan menyiapkan lebih awal kader yang punya potensi untuk melangkah ke kursi eksekutif," ujarnya.
Ia berharap kader-kader potensial mulai mempersiapkan diri sejak dini melalui struktur partai yang semakin terkonsolidasi. "Dengan konsolidasi organisasi hingga tingkat bawah, kami dari DPP Hanura berharap struktur partai tidak hanya berfungsi untuk menghadapi Pemilu 2029, tetapi juga menjadi basis pengkaderan untuk menghadapi kontestasi eksekutif di daerah," pungkasnya. (den)
Galeri Foto
Tag Berita
